TOKOH PEREMPUAN BAKARO : KAMI DUKUNG PENUH OTSUS

0
103

DPR RI telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua pada tanggal 15 Juli 2021.

Undang-Undang Otsus Papua hasil revisi ini telah mengubah atau merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal diluar usulan pemerintah. Diluar 18 pasal tersebut, Pansus dan pemerintah juga menyepakati adanya tambahan 2 pasal dalam RUU Otsus Papua, sehingga total pasal dalam RUU tersebut sejumlah 20 pasal.

Terdapat beberapa perubahan pasal hasil revisi kedua UU Otsus yang mengakomodasi pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Bidang politik terdapat perubahan dengan diberikannya perluasan peran politik bagi OAP dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Jadi kursi dari OAP tersebut tidak diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan. 

Bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami perubahan. Selain itu pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi telah mengalami perubahan dimana dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Disampaikan juga ada belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dan dana Otsus yang mengalami peningkatan 0,25 Persen. Termasuk pemekaran provinsi di Papua yang sudah diberikan kemudahan.

Tokoh Perempuan Bakaro, Bety Adadikam menyampaikan pelaksanaan Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun telah memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan pembangunan di Prov. Papua Barat terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, Namun dirinya menilai masih ada penyelewengan dan penyalahgunaan dana Otsus oleh para Pejabat Pemerintahan di Daerah.

Ia mengharapkan dengan adanya pengesahan Otsus Jilid II ke depannya pelaksanaan Otsus dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat dan segala kekurangan yang ada pada pelaksanaan Otsus sebelumnya dapat diperbaiki sehingga manfaat keberadaan Otsus dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua hingga kalangan bawah. Selain itu, diharapkan agar pemerintah dapat membentuk suatu badan khusus yang ditugaskan untuk mengawasi segala pengelolaan dan penyaluran dana Otsus sehingga tidak akan ada lagi penyelewengan dan penyalahgunaan dana Otsus untuk kepentingan pribadi para pejabat saja, karena dana Otsus hadir untuk seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali. 

Ia pun juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di segala bidang. 

“Mari kita dukung hal yang baik untuk membangun Papua” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here