OTSUS MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PAPUA

0
28
Kepala Dinas Sosial Kab. Manokwari Selatan, Demianus Demhi

DPR RI telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua pada tanggal 15 Juli 2021.

Undang-Undang Otsus Papua hasil revisi ini telah mengubah atau merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal diluar usulan pemerintah. Diluar 18 pasal tersebut, Pansus dan pemerintah juga menyepakati adanya tambahan 2 pasal dalam RUU Otsus Papua, sehingga total pasal dalam RUU tersebut sejumlah 20 pasal.

Terdapat beberapa perubahan pasal hasil revisi kedua UU Otsus yang mengakomodasi pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Bidang politik terdapat perubahan dengan diberikannya perluasan peran politik bagi OAP dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Jadi kursi dari OAP tersebut tidak diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan.

Bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami perubahan. Selain itu pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi telah mengalami perubahan dimana dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Disampaikan juga ada belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dan dana Otsus yang mengalami peningkatan 0,25 Persen. Termasuk pemekaran provinsi di Papua yang sudah diberikan kemudahan.

Kepala Dinas Sosial Kab. Manokwari Selatan, Demianus Demhi mengatakan pemerintah telah mengesahkan UU No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi prov. Papua pada 19 Juli 2021. Keberadaan UU Otsus tersebut terbukti berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM OAP, sehingga harus didukung keberlanjutannya agar dapat lebih meningkatkan kesejahteraan OAP.

“Saya sangat berharap pelaksanaan Otsus Jilid II nanti dapat lebih transparan dalam program dan penggunaan anggarannya agar tidak terjadi kembali penyelewengan dana Otsus oleh oknum tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri, selain itu pelaksanaan Otsus Jilid II nanti juga diharapkan dapat diawasi dengan ketat oleh lembaga independen khusus Otsus, agar berbagai program Otsus yang dicanangkan dapat dirasakan dan menyentuh seluruh lapisan OAP” Ujarnya

“Selaku Kepala Dinas Sosial Kab. Manokwari Selatan saya sangat mendukung pelaksanaan Otsus di Tanah Papua dan saya siap dan bersedia untuk mengajak Orang Asli Papua untuk mendukung keberlanjutan Otsus di Tanah Papua” tutupnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here