Undang-undang Otonomi Khusus Papua lahir karena pemerintah pusat memberi kesempatan orang asli Papua untuk mengelola dan memimpin tanahnya sendiri. Hal yang sama juga terjadi di Aceh dan Yogyakarta. Dalam implementasinya selama kurang lebih 20 tahun ini sudah banyak kemajuan terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.
Namun dalam pengelolaanya, masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oknum elit-elit Papua, sehingga dana Otsus yang begitu besar belum bisa dirasakan manfaatnya secara keseluruhan bagi masyarakat Papua.
Abdul Majid Tonoy, salah satu tokoh pemuda 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni mengatakan selama ini Otsus sudah banyak memberi manfaat bagi orang asli Papua, namun perlu ditingkatkan lagi pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggarannya.
“Dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat perlu diawasi lebih ketat terkait penggunaan anggarannya, selain itu juga perlu adanya evaluasi untuk melihat ketercapaian dan pertanggungjawaban anggaran tersebut” terang Abdul.
Disamping itu, ada juga sekelompok orang Papua yang menolak dilanjutkannya Otsus. Orang-orang ini dinilai tidak memiliki visi misi yang jelas untuk memajukan Papua dan memiliki agenda kepentingan lain. “Orang-orang yang menolak Otsus pasti ada agenda lain yaitu merdeka” ucap Abdul.
Abdul mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pemuda di Teluk Bintuni untuk bersama membangun negeri, salah satunya dengan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah seperti melanjutkan Otonomi Khusus Papua. “Saya mengajak seluruh anak muda khususnya di Teluk Bintuni bersama membangun negeri dengan mendukung kelanjutan Otonomi Khusus” tutup Abdul.
