Otonomi Khusus (Otsus) sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat baik pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur maupun ekonomi masyarakat Papua.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengestimasikan besaran Dana Otsus Papua hingga 20 tahun mendatang mencapai Rp 234 Triliun. Dengan anggaran yang sangat besar, pemerintah pusat berkomitmen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua.
Salah satu Aktivis Perempuan Pembela Hak Rakyat Umum, Mariangke Isir mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat melanjutkan Otsus di Papua dan Papua Barat merupakan keputusan yang tepat dan harus didukung oleh seluruh masyarakat asli Papua.
Penolakan yang kerap terjadi di Papua dan Papua Barat disebabkan karena kekecewaan masyarakat terkait pengelolaan dana Otsus. Untuk itu Pemerintah Daerah diminta untuk transparan dalam mengelola anggaran dana Otsus.
“Kami menyarankan agar pemerintah melakukan pertemuan secara besar-besaran dengan semua elemen masyarakat di Papua. Langkah tersebut juga sebagai upaya pengawalan pengelolaan dana Otsus agar tidak disalahgunakan oleh elite Papua,” ujar Mariangke, (24/4/21).
Selain itu, pemerintah juga diharapkan menghadirkan tokoh-tokoh adat dan masayarakat akar rumput jika ada revisi UU Otsus agar Otsus Jilid II bisa berjalan dan diterima oleh masyarakat Papua.
“Otsus Jilid II harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat agar masyarakat dapat menikmati dan mendukung program pemerintah. Selain itu diharapkan pemerintah tetap memperhatikan keinginan masyarakat Papua dalam rangka perubahan pembangunan di Tanah Papua,” tutupnya.
