KETUA LMA KABUPATEN TELUK WONDAMA : PENYALURAN DANA OTSUS DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK.

0
30
etua LMA kabupaten Teluk Wondama, Adrian Worengga

DPR RI telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua pada tanggal 15 Juli 2021.

Undang-Undang Otsus Papua hasil revisi ini telah mengubah atau merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal diluar usulan pemerintah. Diluar 18 pasal tersebut, Pansus dan pemerintah juga menyepakati adanya tambahan 2 pasal dalam RUU Otsus Papua, sehingga total pasal dalam RUU tersebut sejumlah 20 pasal.

Terdapat beberapa perubahan pasal hasil revisi kedua UU Otsus yang mengakomodasi pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Bidang politik terdapat perubahan dengan diberikannya perluasan peran politik bagi OAP dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Jadi kursi dari OAP tersebut tidak diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan.

Bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami perubahan. Selain itu pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi telah mengalami perubahan dimana dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Disampaikan juga ada belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dan dana Otsus yang mengalami peningkatan 0,25 Persen. Termasuk pemekaran provinsi di Papua yang sudah diberikan kemudahan.

Ketua LMA kabupaten Teluk Wondama, Adrian Worengga mengatakan Program Otsus sangat dibutuhkan oleh masyarakat OAP di Kabupaten Teluk Wondama. Berkat Otsus pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan serta peningkatan SDM OAP di Kabupaten Teluk Wondama terjadi peningkatan. Kami sebagai ketua LMA Kabupaten Mendukung Program Otsus periode kedua yg telah ditetapkan untuk dilanjutkan.

Dari kami perlu adanya Sinergitas dan kolaborasi antara pejabat pemerintah beserta pelaksana tugas pengelolaan dana Otsus dengan pengawasan oleh pihak keamanan dalam menjalankan program Otsus secara transparan, agar dalam penyaluran dana Otsus dapat berjalan dengan baik.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat terkait keberlanjutan Otsus Jilid II. Kami LMA kabupaten selalu berada di garis terdepan dalam upaya sosialisasi terkait manfaat Otsus untuk masyarakat Papua” tutupnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here