ARKILAUS KAPISA : PENDIDIKAN ANAK KAMI TERJAMIN BERKAT OTSUS

0
94

DPR RI telah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua pada tanggal 15 Juli 2021.

Undang-Undang Otsus Papua hasil revisi ini telah mengubah atau merevisi 18 pasal yang terdiri dari 3 pasal usulan pemerintah, dan 15 pasal diluar usulan pemerintah. Diluar 18 pasal tersebut, Pansus dan pemerintah juga menyepakati adanya tambahan 2 pasal dalam RUU Otsus Papua, sehingga total pasal dalam RUU tersebut sejumlah 20 pasal.

Terdapat beberapa perubahan pasal hasil revisi kedua UU Otsus yang mengakomodasi pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat.

Bidang politik terdapat perubahan dengan diberikannya perluasan peran politik bagi OAP dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Jadi kursi dari OAP tersebut tidak diisi dari partai politik, dan memberikan afirmasi 30 persen dari unsur perempuan.

Bidang pendidikan dan kesehatan yang mengalami perubahan. Selain itu pada bidang ketenagakerjaan dan ekonomi telah mengalami perubahan dimana dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua yang memenuhi syarat pendidikan untuk direkrut menjadi tenaga kerja.

Disampaikan juga ada belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat dan dana Otsus yang mengalami peningkatan 0,25 Persen. Termasuk pemekaran provinsi di Papua yang sudah diberikan kemudahan.

Kepala Kampung Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kab. Raja Ampat, Arkilaus Kapisa mengatakan mendukung terkait pengesahan keberlanjutan program Otsus di tanah Papua guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua khususnya OAP. Dengan adanya dana Otsus, keberlangsungan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kab. Raja Ampat selama ini sangat dirasakan manfaatnya.

“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden, karena telah mengesahkan UU Otsus untuk Tanah Papua,” ungkapnya.

Otsus sudah menyentuh ke berbagai aspek sosial mulai dari pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pembangunan, ketiga aspek tersebut tentunya sudah banyak membantu meringankan beban ekonomi OAP.

Otsus juga sudah memberikan suatu kepercayaan kepada OAP untuk menjadikan seorang Pejabat pemerintahan daerah, dimana para Pejabat Papua dan Papua Barat juga sudah sesuai dengan UU Otsus, mulai dari Gubernur, MRPB dan Ketua Fraksi Otsus semuanya dari OAP.

Beliau menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mendukung penuh revisi UU Otsus yang telah disahkan oleh DPR RI, mengingat Papua maju berkat dana Otsus.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here